Konsultasi Gratis untuk Memenuhi Persyaratan Perizinan Usaha -

Konsultasi Gratis ini disediakan bagi UMKM yang baru mulai dan menjalankan sebuah usaha agar dapat melakukan pemenuhan terhadap berbagai persyaratan hukum yang wajib dipatuhi. Dari izin pendirian perusahaan, izin lokasi usaha, hingga izin untuk produk atau layanan yang dihasilkan, semuanya perlu diperhatikan dengan seksama. Tanpa pemenuhan yang tepat terhadap persyaratan ini, usaha Anda dapat menghadapi hambatan yang signifikan.

Belajar Perizinan Usaha dan Produk

Sertifikasi SNI
Sertifikasi Halal
Pendaftaran Merek
Pendaftaran BPOM

Melalui website ini, saya ingin memberikan konsultasi gratis kepada Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan perizinan usaha dan produk. Sebagai konsultan, saya berkomitmen untuk membantu Anda memahami dengan jelas proses perizinan yang harus dilalui, termasuk beberapa area berikut:

Sertifikasi Halal MUI: Memahami proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk Anda.
Pendaftaran Hak Cipta dan Merek: Dapatkan panduan lengkap mengenai cara mendaftarkan hak cipta dan merek untuk melindungi kekayaan intelektual Anda.
Pendaftaran Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik: Pelajari cara mendaftarkan produk konsumsi dan kosmetik agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pengajuan Nomor Registrasi Produk: Kami akan membantu Anda memahami langkah-langkah pengajuan nomor registrasi untuk produk yang Anda tawarkan.
Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI: Ketahui bagaimana cara mendapatkan sertifikasi produk dengan menggunakan Tanda SNI untuk meningkatkan kredibilitas produk Anda.

Konsultasi Gratis 100% Tanpa Biaya

Penting untuk diketahui bahwa konsultasi gratis ini sepenuhnya tanpa biaya, dan saya adalah konsultan ISO bukan biro jasa. Saya hanya ingin berbagi informasi yang bermanfaat untuk membantu Anda memahami seluk-beluk perizinan usaha dan produk. Harap dicatat, konsultasi Gratis ini Tidak Berlaku untuk Konsultasi Sertifikasi ISO.

Manfaatkan kesempatan konsultasi gratis ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan yang diperlukan bagi usaha Anda. Dengan informasi yang tepat, Anda dapat melangkah dengan lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha yang sah secara hukum.

Sertifikasi SNI

Apa itu Sertifikasi SNI Produk

Sertifikasi SNI adalah proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga terakreditasi untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar kualitas, keamanan, dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Produk yang telah mendapatkan sertifikasi SNI dianggap telah memenuhi standar nasional yang penting bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk di pasar

Apa Syarat Sertifikasi SNI

Surat Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI:
Daftar Isian Permohonan.
Akte Perusahaan dan perubahannya bila ada.
Izin Usaha Industri yang sesuai lokasi, ruang lingkup dan masih berlaku.
NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importir).
Sertifikat Merek.
Alur Proses Produksi.
Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI.
Struktur Organisasi Perusahaan.
Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian.
Perjanjian Penggunaan SPPT SNI.
Persyaratan Administrasi:
Dokumen Sistem Manajemen Mutu.
Bukti Penerapan Sistem Manajemen Mutu (jika tidak memiliki Sertifikat ISO 9001)
Persyaratan Khusus:
SIPA atau yang setara lainnya atau Surat keterangan Kerjasama Perusahaan Pemohon SPPT SNI dengan Perusahaan pemegang SIPA untuk air baku.
Sertifikat Hasil Uji Air Baku terhadap Permenkes Nomor 416/Menkes/PER/IX/1996 (untuk AMDK).
Salinan laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK).
Khusus untuk produk SIR disertai dengan Tanda Pengenal Produsen (TPP).

Bagaimana prosedur Sertifikasi SNI

Prosedur Sertifikasi SPPT SNI terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi SNI
Dokumen yang harus dilengkapi

2. Verifikasi Permohonan Sertifikat SNI.
LSPro melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan permohonan SPPT SNI. Dalam
menentukan biaya juga diperhitungkan mengenai lokasi audit, bahasa yang
digunakan (perlu penerjemah / tidak). Selanjutnya akan dikeluarkan biaya yang
harus dibayar oleh pemohon. Proses verifikasi sekitar 1 hari.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu
Audit Kecukupan (Tinjauan Dokumen).
Audit Kesesuaian (Tinjauan Penerapan).

4. Pengujian Sample Produk
Jika dibutuhkan akan dilakukan pengujian produk oleh Laboratorium Uji. Pemohon menjamin team Asesor dan petugas pengambil contoh
(PPC) untuk memperoleh catatan dan documen yang berkaitan dengan Sistem Manajement Mutu .

5. Penilaian Sample Produk
Laboratorium Uji akan mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji.
Bila hasil tidak memenuhi syarat SNI maka pemohon diminta segera
melakukan pegujian ulang.

6. Keputusan Sertifikasi
Seluruh Documen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat
panel Tinjauan SPPT SNI LSPro.

7. Pemberian Sertifikat SPPT SNI
LSPro melakukan klarifikasi terhadap produsen yang bersangkutan . Klarifikasi perlu waktu 4
Hari. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan
pada hasil evaluasi produk yang memenuhi syarat sbb:
– Kelengkapan administrasi (Aspek Legalitas)
– Ketentuan SNI
– Proses produksi
– Sistem Manajement Mutu.

Sumber : sni-produk

Sertifikasi Halal

Apa itu sertifikasi halal?

Sertifikasi Halal adalah proses verifikasi dan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa produk tertentu memenuhi standar halal menurut syariat Islam. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk bebas dari bahan-bahan yang dilarang (haram), termasuk unsur babi, alkohol, atau bahan turunan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sertifikasi halal biasanya mencakup makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, serta produk-produk lainnya yang mungkin dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim.
Di Indonesia, sertifikasi halal diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dengan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa. Prosesnya melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, audit fasilitas produksi, serta penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil audit.

Kenapa Sertifikasi Halal menjadi wajib?

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal
Perlindungan Konsumen Muslim
Dengan sertifikasi halal, konsumen Muslim mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan bebas dari bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Sertifikasi ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi umat Muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diatur oleh syariat.
Jaminan Kualitas dan Keamanan Produk
Selain dari aspek kehalalan, proses sertifikasi halal sering kali melibatkan pemeriksaan ketat terhadap kualitas dan kebersihan produk. Proses ini membantu memastikan bahwa produk aman dikonsumsi dan diproduksi sesuai dengan standar yang baik.
Regulasi Pemerintah untuk Kepastian Hukum
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan bahwa produk makanan, minuman, kosmetik, obat, dan barang lain yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk yang beragama Islam serta mempertegas peran negara dalam memberikan perlindungan atas keyakinan agama.
Meminimalkan Risiko Mislabeling dan Kecurangan
Sertifikasi halal mengurangi risiko pelabelan yang menyesatkan dan kecurangan, seperti klaim halal yang tidak benar atau tidak diaudit dengan baik. Dengan adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi, konsumen bisa lebih percaya terhadap klaim halal yang tertera pada produk.

Apa syarat Sertifikasi Halal?

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
Perusahaan wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal, yang mencakup prosedur pengelolaan halal dalam proses produksi. SJPH meliputi aspek kebijakan halal, pelatihan untuk karyawan, pelaksanaan audit internal halal, dan dokumentasi terkait. Sistem ini harus memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.
Dokumen Administrasi dan Legalitas Usaha
Beberapa dokumen administratif yang diperlukan antara lain:
Fotokopi akta pendirian perusahaan.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Dokumen lain yang menunjukkan legalitas usaha sesuai peraturan yang berlakuLPH LPPOM MUILPH LPPOM MUI.
Daftar Bahan Baku dan Bahan Tambahan
Perusahaan harus menyediakan daftar lengkap bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam produk. Bahan-bahan ini harus bebas dari bahan haram atau najis dan disertai dengan sertifikat halal dari pemasok, jika tersedia.
Diagram Alir Proses Produksi
Diagram ini menunjukkan tahapan-tahapan produksi secara rinci, dari bahan baku hingga produk jadi, untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan yang tidak halal selama proses produksi.
Fasilitas Produksi yang Terpisah
Fasilitas produksi harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis. Jika fasilitas ini pernah digunakan untuk produk haram, maka harus dibersihkan sesuai syariat Islam, seperti mencucinya tujuh kali dengan salah satunya menggunakan air bercampur tanah.
Kompetensi Tim Manajemen Halal
Perusahaan perlu memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas implementasi SJPH dan telah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan halal. Sertifikasi kompetensi ini dapat mencakup pelatihan penyelia halal atau sertifikat dari pelatihan eksternal.
Audit dan Inspeksi Lapangan
Setelah dokumen lengkap dan proses produksi siap, lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI akan melakukan audit lapangan untuk memastikan seluruh syarat kehalalan terpenuhi. Hasil audit ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan status kehalalan produk.
Pengajuan dan Pemeriksaan melalui BPJPH
Semua berkas pengajuan sertifikasi halal diajukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses ini dapat dilakukan secara online melalui sistem CEROL yang dikelola oleh LPPOM MUI untuk memudahkan pendaftaran dan pengecekan dokumen

Berapa biaya Sertifikasi Halal?

Biaya sertifikasi halal di Indonesia ditentukan berdasarkan:
– Jenis usaha
– Skala Usaha
– Jumlah produk dan bahan

Komponen Biaya Sertifikasi Halal di Indonesia
– Biaya pendaftaran BPJPH. Pendaftaran baru untuk UMK dikenakan biaya sekitar Rp 300.000, untuk usaha menengah sekitar Rp 5.000.000, dan untuk usaha besar atau produk dari luar negeri dikenakan biaya sekitar Rp 12.500.000. Sedangkan biaya untuk perpanjangan sertifikasi halal untuk UMK dikenakan sekitar Rp 200.000, untuk usaha menengah Rp 2.400.000, dan usaha besar atau luar negeri Rp 5.000.000.
– Biaya Lembaga Pemeriksa Halal, biaya ini ditentukan berdasarkan jumlah produk, bahan dan kapasitas usaha. Biaya setiap LPH juga berbeda-beda.
– Biaya uji laboratorium jika dibutuhkan.

Bagaimana cara Sertifikasi Halal Gratis?

Untuk mendaftar sertifikasi halal gratis di Indonesia, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi syarat Self-Declare, Anda dapat melakukan pendaftaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Berikut cara pendaftaran yang bisa diikuti:
Pendaftaran Online melalui Sistem SIHALAL BPJPH
UMK dapat mengajukan sertifikasi halal melalui portal SIHALAL, platform resmi BPJPH yang dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal secara online. SIHALAL dapat diakses di sihalal.go.id. Di sini, Anda bisa mengisi data produk, mengunggah dokumen persyaratan, dan mengikuti langkah-langkah yang diminta untuk proses verifikasi.
Mengikuti Program Pendampingan BPJPH atau Lembaga Pendamping Halal
UMK yang ingin mendaftar secara gratis dapat mengikuti program pendampingan sertifikasi halal yang disediakan oleh BPJPH atau lembaga pendamping halal yang bekerja sama dengan BPJPH. Lembaga ini biasanya membantu UMK mempersiapkan dokumen dan proses administrasi agar memenuhi kriteria Self-Declare.
Mendatangi Kantor BPJPH atau Kantor Kementerian Agama Setempat
Jika mengalami kendala dengan pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi kantor BPJPH atau kantor Kementerian Agama di daerah Anda untuk mendapatkan panduan lebih lanjut tentang proses pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi UMK.

Sumber : halalmui

Belajar Perizinan Usaha dan Produk

Konsultasi Gratis 100% Tanpa Biaya

Sertifikasi SNI

Sertifikasi Halal

Pendaftaran Merek

Pendaftaran BPOM

Engage Your Visitors!

Leave a Comment Cancel Reply